Logo
Bagian Hukum Kabupaten Poso
Perpustakaan

Tentang Kami

JDIH Kabupaten Poso hadir sebagai sarana pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum. Portal ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh dan menelusuri berbagai produk hukum daerah Kabupaten Poso secara online, kapan saja dan di mana saja, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, tertib, dan akuntabel.

Layanan Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Layanan Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum

Layanan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

BERITA TERKINI
YULIN MOWALA ,SH
YULIN MOWALA ,SH
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB POSO
NIP: 198406252008012005
TERPOPULER
AGENDA
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Ruang Rapat Bagian Hukum Setda
05 November 2025 - 21 November 2025
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Aula Kantor Bupati Poso
04 November 2025 - 18 November 2025

Galeri Foto

Video Kegiatan

POSO AWAL ABAD 20 Bagian
21 Jan 2026

Putusan Ajudikasi Dikabulkan antara Caleg Kab. Poso vs KPU POSO di Bawaslu Kab. Poso 2024
21 Jan 2026

Bupati Poso Lantik Pejabat Administrator Lingkup Pemda Poso
21 Jan 2026

DAY 1 PEMBUKAAN FESTIVAL DANAU POSO TAHUN 2025
21 Jan 2026

Pengumuman

Nomor: 180/___/Bag.Hukum/2024

Diberitahukan kepada seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Poso bahwa saat ini website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Poso telah diperbarui dan dapat diakses secara daring. Melalui website tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai: Produk hukum daerah Peraturan perundang-undangan Dokumen hukum lainnya Diharapkan kepada seluruh pihak dapat memanfaatkan layanan JDIH sebagai sumber informasi hukum yang akurat dan terpercaya. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

29 Jan 2026
Tidak ada file
Pengumuman Website JDIH Kabupaten Poso

Website JDIH Kabupaten Poso telah diperbarui dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai sumber informasi hukum daerah.

29 Jan 2026